Ini Bener Terjadi Di Jabar, KDM Tegaskan Dahulukan Rumah Bukan Gaya
 |
| Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi |
Bandung: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengajak masyarakat untuk mengubah cara pandang terhadap prioritas hidup. Ia menekankan, memiliki tempat tinggal yang layak jauh lebih penting daripada sekadar tampil menarik dengan barang-barang konsumtif.
“Jangan dulu kredit baju kalau rumah belum ada. Jangan dulu kredit mobil kalau fondasi kemakmuran belum kokoh,” tegas Dedi. Jumat (19/9/2025).
Menurutnya, rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi menjadi dasar penting dalam menciptakan kehidupan keluarga yang sejahtera. Ia menilai, tanpa hunian yang memadai, kesejahteraan hanya menjadi tampilan luar tanpa makna sebenarnya.
Selain itu, Dedi menekankan pentingnya peran negara dalam membantu masyarakat agar tidak terbebani tingginya biaya hidup. Ia menyatakan, kesejahteraan tidak hanya bergantung pada seberapa besar pendapatan, tetapi juga seberapa rendah pengeluaran masyarakat sehari-hari.
“Yang harus dilakukan negara adalah bagaimana rakyat keluar duitnya sedikit, bukan hanya menambah pemasukan,” ujarnya.
Dedi mengungkapkan, pemikirannya tersebut berasal dari pengalaman masa kecilnya sebagai anak desa. Ia mencontohkan ibunya yang berhasil membesarkan sembilan anak dan mengantarkan mereka mengenyam pendidikan tinggi, meskipun dengan pengeluaran terbatas.
“Orang tua kita dulu bisa mendidik anak dengan sedikit pengeluaran. Kalau sekarang, tidak punya kuota saja sudah panik. Tidak bisa jalan-jalan, hidup terasa tidak tenang. Inilah problem zaman,” ungkap Dedi.
Ia juga mengkritisi fenomena gaya hidup kelas menengah yang kerap mencoba meniru kebiasaan kalangan atas, padahal tidak sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Menurutnya, kebiasaan tersebut berpotensi mengalihkan fokus keuangan dari kebutuhan jangka panjang seperti rumah, menjadi pengeluaran konsumtif semata.
Dedi mengingatkan agar para pejabat publik tidak ikut memicu gaya hidup konsumtif masyarakat dengan memperlihatkan kemewahan di ruang publik, khususnya media sosial.
“Pejabat tidak boleh posting sesuatu yang tidak terjangkau rakyatnya. Misalnya belanja di Singapura. Walaupun uang sendiri, itu menimbulkan obsesi,” pungkasnya.(*)
