Mensos Sebut Ada 1,9 Juta Data Penerima Bansos Tak Layak Dicoret
 |
| Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf |
Jakarta: Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul telah melaporkan sejumlah program prioritas Kementerian Sosial kepada Presiden Prabowo Subianto pada rapat terbatas atau ratas pada Jumat, 19 September 2025 malam di Istana Negara.
Dimana, pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul menyampaikan tiga pokok bahasan utama kepada Presiden Prabowo, yakni pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pengembangan program Sekolah Rakyat, serta penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang tepat sasaran.
“Kami melaporkan khusus terkait langkah strategis menuju Bansos Tepat Sasaran, yang diawali dengan terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN yang kini dikelola langsung oleh BPS,” jelas Gus Ipul.
Menurutnya, dengan diterapkannya DTSEN, seluruh data sosial ekonomi kini terintegrasi dan lebih akurat. Data lama yang sebelumnya dikelola Kementerian Sosial melalui DTKS kini tidak lagi digunakan. DTSEN telah memeringkat kondisi ekonomi masyarakat dari desil 1 hingga desil 10.
Selain itu, ia mengatakan jika Kementerian Sosial melakukan pengecekan lapangan terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat. Hasilnya, sekitar 1,9 juta penerima dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak.
Selain itu, kerja sama dengan PPATK mengungkap temuan mengejutkan: lebih dari 600.000 rekening penerima bansos terindikasi terkait aktivitas perjudian daring (judol). Ada pula rekening atas nama profesi tertentu seperti anggota DPRD, TNI, Polri, dokter, hingga pegawai BUMN.
“Bagi yang terbukti bermain judol, mereka tidak akan bisa menerima bansos lagi, kecuali melalui proses reaktivasi secara resmi,” tegas Gus Ipul.
Reaktivasi ini dapat dilakukan melalui kelurahan, desa, atau aplikasi resmi Kemensos. Khusus untuk penerima di desil 1 dan 2, pemerintah tetap membuka peluang untuk kembali mendapatkan bansos jika memenuhi syarat.
Terkait penyaluran bansos, Gus Ipul memastikan bahwa untuk triwulan pertama tahun ini telah terealisasi 100 persen. Sementara penyaluran triwulan kedua hampir rampung, meskipun ada keterlambatan akibat proses pembukaan rekening kolektif bagi penerima baru.
“Untuk triwulan ketiga, kami sudah menyalurkan lebih dari 75 persen. Sisanya sedang dalam proses karena adanya pemutakhiran dan sasaran baru hasil ground check,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kementerian Sosial akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan sesuai arahan Presiden untuk memperkuat program-program prioritas.
Beberapa program yang akan didorong di antaranya adalah permakanan untuk lansia terlantar di atas usia 75 tahun.
“Lalu, dua kali makan bagi penyandang disabilitas dan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penerima bansos,” katanya
Gus Ipul menekankan bahwa bantuan sosial bersifat sementara, dan tujuan akhirnya adalah kemandirian masyarakat melalui program pemberdayaan.
“Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya. Arahan Presiden sangat jelas, kita ingin agar setiap tahun ada penerima bansos yang naik kelas dan tidak tergantung lagi,” pungkasnya.(*)
