Dedi Mulyani Sebut Program Rereongan Rp1.000 Sehari dari ASN Tuntaskan Pendidikan, Kesehatan, dan Layanan Hukum
Font Terkecil
Font Terbesar
Bandung : Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menginisiasi program “Rereongan Seribu Rupiah”, sebuah gerakan sukarela dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jawa Barat untuk membantu warga kurang mampu di bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan hukum. Program ini diumumkan usai upacara peringatan HUT ke-80 TNI di Markas Kodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Minggu, 5 Oktober 2025.
 |
| Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi |
Melalui skema donasi sukarela, setiap ASN diimbau menyumbangkan Rp1.000 per hari yang nantinya akan disalurkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Selama ini layanan pengaduan itu ada di rumah pribadi saya di Lembur Pakuan, dan dibiayai dari dana operasional maupun pribadi. Sekarang saya menggagas agar para ASN juga ikut memberikan sumbangsih terhadap berbagai problem sosial,” kata Dedi Mulyadi, Minggu, 5 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, ada tiga fokus utama dari program ini. Pertama, membantu warga yang sakit tetapi terkendala biaya berobat atau iuran BPJS. Kedua, membantu anak-anak yang hampir putus sekolah karena kesulitan biaya.
“Jangan sampai ada kejadian seperti di Bogor, anak tidak bisa sekolah hanya karena seragam pramuka senilai Rp300 ribu,” ujarnya.
Fokus ketiga adalah penyediaan layanan bantuan hukum gratis bagi warga yang membutuhkan pendampingan.
Dedi menegaskan bahwa mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana akan dikelola secara transparan oleh bendahara internal Pemprov Jawa Barat.
Selain untuk memperluas manfaat sosial, Dedi berharap langkah ini dapat menanamkan kembali semangat gotong royong di kalangan birokrat.
“Kita ingin meniru kearifan lokal seperti rereongan, jimpitan, atau kas RT/RW yang sudah terbukti ampuh di masyarakat bawah,” tutur mantan Bupati Purwakarta itu.
Ia juga mendorong para bupati dan wali kota di Jawa Barat meniru langkah tersebut dengan menjadikan rumah jabatan sebagai tempat pengaduan warga.
“Kita berharap para kepala daerah bisa melakukan hal yang sama. Rumah jabatan bisa menjadi tempat rakyat mengadu, sambil ASN di lingkungan masing-masing ikut berpartisipasi,” tambahnya.
Dengan gerakan rereongan ini, Pemprov Jawa Barat berupaya membangun ekosistem birokrasi yang peduli dan dekat dengan rakyat, sekaligus memperkuat budaya solidaritas di tubuh pemerintahan.(*)
